Perwakafan

Perwakafan

Dasar Hukum

Ø  Pasal 49 ayat 3 UUPA

Ø  PP No. 28/1977 tentang Perwakafan Tanah Hak Milik

Ø  PMDN No. 6/1977 tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Hak Milik

Ø  Permen Agraria No. 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977

Ø  Permen Agama No. 1/1978 tentang Pelaksanaan PP No. 28/1977

Ø  Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/1978

Ø  Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Kep/D/75/1978

Ø  Surat Kepala BPN No. 630.1-2782 tanggal 27 Agustus 1991 tentang Pelaksanaan Persertifikatan Tanah Wakaf

Ø  Keputusan bersama Menteri Agama dan Kepala BPN No. 422 Tahun 2004 dan No. 3/SKB/BPN/2004 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf

Ø  UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Ø  PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Wakaf

Perbuatan hukum seseorang /badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik, dan melembagakan untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan / keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam

Wakif

Pihak yang mewakafkan tanah miliknya

Ikrar

Pernyataan kehendak dari Wakif  untuk mewakafkan tanah miliknya (sighat)

Nadzir

Kelompok orang / badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf

A/W

Akta Ikrar Wakaf : bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya untuk dikelola Nadzir

PPA/W

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf : pejabat berwenang yang ditetapkan oleh menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf

Subjek Wakaf  Tanah :

Ø  Badan-badan hukum Indonesia

Ø  Orang-orang yang telah :

§  Dewasa

§  Sehat akal

§  Oleh hukum tidak terlarang untuk melakukan perbuatan hukum

§  Atas kehendak sendiri

§  Tanpa paksaan dari pihak manapun

§  Memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku

Unsur dan Syarat Wakaf Tanah

Ø  Adanya Wakif (orang, organisasi, badan hukum)

Ø  Adanya benda wakaf

Ø  Adanya Nadzir

Ø  Adanya akad/lafadz

Tata Cara Wakaf

Ø  Diperlukan ikrar

Ø  Ditujukan kepada Nadzir

Ø  Dihadapan Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPAIW)

Ø  Disaksikan 2 orang saksi

Ø  Harus dibuat secara tertulis

Ø  Didaftarkan dikantor Pertanahan setempat dalam jangka waktu 3 bulan sesudah ikrar

Ø  Segala penyimpangan harus mendapat persetujuan dari Menteri Agama

Pendaftaran Tanah Wakaf

Ø  Didaftarkan dikantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya

Ø  Diajukan oleh PPAIW paling lambat 3 bulan sesudah ikrar

Ø  Harus melampirkan Sertifikat tanah milik, Akta ikrar wakaf, Surat pengesahan Nadzir (KUA)

Masalah wakaf diselesaikan oleh pengadilan agama dan pengadilan negeri sesuai dengan hubungan antara masalah dengan yurisdiksi masing-masing pengadilan (pasal 12 PP no. 28/1977)

Tweet

Subscribe to receive free email updates: