Landeform

Landeform

Arti Luas

Ø  Pelaksanaan pembaruan hukum agraria

Ø  Penghapusan terhadap segala macam hak-hak asing dan konsepsi kolonial

Ø  Diakhirinya para tuan tanah dan para Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan atas tanah serta berbagai hubungan yang berkenaan dengan pengusahaan atas tanah.

Arti sempit

Serangkaian tindakan-tindakan dalam rangka Agraria Reform Indonesia, yaitu mengadakan perombakan mengenai pemilikan dan pengusaan atas tanah serta hubungan-hubungan yang bersangkutan dengan pengusahaan atas tanah.

Pengertian Landreform menurut UUPA mencakup 3 masalah pokok

Ø  Perombakan dan pembangunan kembali sistem pemilikan dan penguasaan atas tanah. Tujuannya yaitu melarang adanya Groot Ground Bezit, yaitu pemilikan tanah yang melampaui batas, sebab hal yang demikian akan merugikan kepentingan umum. Asas ini tercantum dalam pasal 7. Pasal 10, dan pasal 17 UUPA.

Ø  Perombakan dan penetapan kembali sistem penggunaan tanah atau land use planning

Ø  Penghapusan hukum Agraria Kolonial dan pembangunan hukum Agraria Nasional.

Tujuan Landreform

v  Sosial Ekonomi

-    Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat

-    Mempertinggi produksi nasional

v  Sosial Politis

-    Mengakiri sistem tuan tanah

-    Mengadakan pembagian yang adil atas tanah

v  Sosial Psikologis

-    Meningkatkan kegairahan kerja

-    Memperbaiki hubungan kerja

-    Menigkatkan kepercayaan dan harga diri rakyat tani

Program Landreform

v  Larangan menguasai tanah pertanian melampaui batas

v  Larangan pemilikan tanah secara absentee/guntai

v  Redistribusi tanah selebihnya dari batas maksimum

v  Peraturan soal pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan

v  Pengaturan kembali tentang perjanjian bagi hasil

v  Penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian

Program I

Larangan menguasai tanah pertanian melebihi batas

Daerah yang kepadatan penduduknya tiap KM2	Sedangkan daerah	Sawah Ha	Tanah kering Ha
0-50 51-215 215-400 400 keatas	Tidak padat Kurang padat Cukup padat Sangat padat	15 10 7,5 5	20 12 9 6

Jika sawah dipunyai bersama sama dengan tanah kering, maka batas-batasnya adalah paling banyak 20 Ha

Apabila subjek hukum memiliki tanah pertanian yang luasnya melebihi batas, maka wajib :

Ø  Melapor

Ø  Meminta izin apabila ingin menimbulkan hak atas tanahnya

Ø  Usaha penguasaan tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan

Program II

Larangan pemilikan tanah secara Absentee/Guntai

Tanah absentee/guntai adalah tanah yang terletak diluar kecamatan tempat tinggal pemilik tanah (pasal 3 PP No.244/1961 jo PP 41/1964 dan PP No.4/1977) ini berarti bahwa setiap pemilik tanah dilarang memiliki tanah pertanian yang berada pada kecamatan yang berbeda dengan kecamatan dimana sipemilik bertempat tinggal, karena pemilik tanah yang demikian akan menimbulkan penggarapan tanah yang tidak efisien (pengecualian hanya berlaku pada pemilik tanah yang tinggal berbatasan dengan kecamatan letak tanah).

Program III

Retribusi tanah yang kelebihan dari batas maksimum tanah absentee, tanah bekas swapraja, tanah Negara lainnya

Ø  Peraturan : PP No.224/1961, PP No.41/1964

Ø  Tanah-tanah yang akan diredistribusi :

§  Tanah-tanah selebihnya dari batas maksimum

§  Tanah-tanah absentee/guntai

§  Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja

§  Tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara

Ø  Syarat penerima redistribusi :

§  Petani penggarap atau buruh tanah WNI

§  Bertempat tinggal dikecamatan letak tanah yang bersangkutan

§  Kuat kerja dalam pertanian

Program IV

Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah pertanian yang digadaikan

Gadai menurut hukum adat adalah hubungan hukum antara seseorang dengan tanah kepunyaan pihak lain yang telah menerima uang gadai daripadanya, selama utang tersebut belum dilunasi, tanah tetap berada dalam penguasaan yang meminjamkan uang (pemegang gadai) dan selama itu hasil tanah seluruhnya menjadi hak pemegang gadai sebagai bunga dari utang tersebut.

Program V

Pengaturan kembali tentang perjanjian bagi hasil

Ø  Syarat penggarapan :

§  Petani

§  Luas tanah tidak lebih dari 3 Ha

§  Tanah garapan bisa berupa : kepunyaan penggarap sendiri, diperoleh secara menyewa, melalui

Ø  Bentuk perjanjian :

§  Perjanjian dibuat tertulis

§  Dibuat dihadapan kepala desa

§  Disaksikan oleh 2 orang

§  Memerlukan pengesahan camat

§  Jangka waktu : untuk sewa 3 tahun, tanah kering 5 tahun

Program VI

Penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian

Bagi setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 Ha, bisa berupa sawah, tanah kering, kebijakan ini bertujuan supaya setiap keluarga petani mempunyai tanah yang cukup luas untuk dapat hidup yang layak.

Contoh kebijakan pemerintah untuk mencegah batas minimum :

Ø  Perluasan tanah pertanian

Ø  Melaksanakan transmigrasi

Ø  Program industrialisasi

Tweet

Subscribe to receive free email updates: