Pencabutan Hak (Onteigening Expropriation)

PENCABUTAN HAK

(ONTEIGENING EXPROPRIATION)

Adalah pengambilan tanah kepunyaan pihak lain untuk pemerintah secara paksa untuk keperluan penyelenggaraan kepentingan umum dan pemberian ganti rugi yang layak kepada yang mempunyai tanah.

Pengaturannya :

• -          Pasal 18 UUPA
• -          UU No. 20/1961
• -          Inpres No. 9/1973
• -          Keppres No.55/1993

Syarat Pencabutan Hak :

• a.       Merupakan upaya terakhir untuk menguasai tanah yang diperlukan
• b.      Tanah diperlukan untuk kepentingan umum
• c.       Ada ganti rugi yang layak
• d.      Dilaksanakan oleh putusan Presiden
• e.       Ganti rugi yang tidak memuaskan harus banding ke Pengadilan Negeri

SKEMA PENCABUTAN HAK ATAS TANAH

GUBERNUR      --------------------------------->   Usul Pencabutan Hak Atas Tanah

â

                                                      Menteri Negera Agraria / Kepala BPN (Melalui Mendagri)

â

MENDAGRI       ------------------------>    KONSULTASI          ------------------------> MENKEH

â

Menteri terkait dengan yang memerlukan tanah

â

                                                     Permintaan Pencabutan Hak  ------> ditandatangani oleh ke 3

                                                                                                                Menteri tsb.

â

Presiden Republik Indonesia

â

SK. Pencabutan Hak atas Tanah

(UU No.20/1961)

Perbuatan Hukum	Cara	Ganti Rugi	Ada/Tidak Kesalahan
PEMBEBASAN PENCABUTAN PEMBATALAN PENYITAAN	Secara Sukarela Secara Paksa Secara Paksa Secara Paksa	Ada, berdasarkan Musyawarah Ada, ditetapkan secara sepihak Tidak ada Tidak ada	Tidak ada kesalahan pemegang hak Tidak ada kesalahan pemegang hak Ada kesalahan pemegang hak Tidak ada kesalahan pemegang hak

Tweet

Subscribe to receive free email updates: