Hak Guna Bangunan (HGB)

Hak Guna Bangunan (HGB)

Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu (pasal 35 ayat 1 UUPA). 30 tahun dapat perpanjang 20 tahun.

Sifat/Ciri-ciri HGB

Ø  Tergolong hak yang wajib didaftarkan (PP No. 24/1997)

Ø  Dapat beralih

Ø  Jangka waktu terbatas

Ø  Dapat dilepaskan oleh HGB sehingga menjadi Tanah Negara

Ø  Dapat dijadikan jaminan hutang dengan Hak Tanggungan

Dasar HGB

UUPA

Ø  Pasal 35 s/d 40; pasal 50 jo. 52, pasal 55

Ø  Ketentuan Konversi pasal I (3) dan (4), pasal II, V, VIII (1)

Luar UUPA

Ø  PP No. 10/1961 tentang Pendaftaran Tanah

Ø  UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing

Ø  Peraturan Mneteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan No. 9/1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan yang menggantikan PMDN No. 5/1973 tentang ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah

Ø  PMDN No. 2/1984 tentang penyediaan dan pemberian hak atas tanah untuk keperluan perusahaan pembangunan perumahan dengan fasilitas KPR dari Bank Tabungan Negara

Ø  PP No. 40/1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Negara

Ø  UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Besera Benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Jangka Waktu HGB

Ø  Untuk HGB diatas Tanah Negara/Tanah Hak Pengelolaan, maksimum 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun ( pasal 35 ayat 1 UUPA jo pasal 25 PP 40/1996)

Ø  Untuk HGB diatas Tanah Hak Milik, maksimum 30 tahun (pasal 29 ayat 1 PP 40/1996)

Subjek HGB

Ø  WNI

Ø  Badan Hukum Indonesia

Ø  Perusahaan Patungan (PMA), (Kepres No.35/1992)

Sesudah jangka waktu dan perpanjang tersebut berakhir, pemegang HGB diatas Tanah Negara dapat mengajukan pembaharuan hak.

Syarat

Ø  Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut

Ø  Syarat-syarat pemberian hak tersebut masih dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak

Ø  Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang HGU

Ø  Masih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Ø  Diajukan selambat-lambatnya 2 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu HGU tersebut

Ø   

Kewajiban Pemegang HGB

Ø  Membayar uang pemasukan kepada negara

Ø  Menggunakan tanah sesuai peruntukan

Ø  Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada diatasnya serta menjaga kelestarian hidup

Ø  Memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung karena keadaan geografis atau sebab lain

Ø  Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGB kepada Negara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegangan Hak Milik sesudah HGB tersebut hapus

Ø  Menyertakan sertifikat HGB yang telah hapus kepada kepala Kantor Pertanahan

Ø  Memberi kemudahan bagi pekarangan yang terkurung oleh tanah HGB

Hak Pemegang HGB

Ø  Menguasai dan mempergunakan tanahnya selama waktu tertentu untuk mendirikan dan mempunyai bangunan untuk keperluan pribadi / usahanya

Ø  Mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain dan membebaninya dengan Hak Tanggungan

Luas tanah tidak ada pembatasan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan hanya ada ketentuan bahwa apabila satu keluarga telah mempunyai 5 sertifikat tanah maka untuk setiap perubahannya harus mendapatkan izin dari BPN.

Ø  HGB terjadinya melalui permohonan hak (jika asal tanah adalah Tanah Negara)

Ø  HGB terjadi melalui perjanjian (jika berasal dari tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu).

Peralihan Hak Guna Bangunan

Ø  Jual beli

Ø  Tukar menukar

Ø  Penyertaan dalam modal

Ø  Hibah

Ø  Pewarisan

\Hapusnya Hak Guna Bangunan

Ø  Jangka waktu berakhir

Ø  Dibatalkan karena syarat tidak terpenuhi

Ø  Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir

Ø  Dicabut untuk kepentingan umum (UU No.20/1961)

Ø  Tanahnya ditelantarkan

Ø  Tanahnya musnah

Ø  Pemegang hak tidak memenuhi syarat sebagai pemegang HGB

Tweet

Subscribe to receive free email updates: